NPL dan Posisi Tawar SPV Bank BUMN


Diunggah oleh : Brana Pandega Tanggal : 11 Desember 2009 Update : 11 Desember 2009, jam 08:28 Dibaca : 1.239 kali

NPL dan Posisi Tawar SPV Bank BUMN

Jose A. Lukito,SE.,MSF.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Milik Negara, Agus Martowardoyo (AM) di akhir 2008 dalam harian Kompas (31-12-2008) menyatakan bahwa pada penghujung tahun 2008 sejumlah persoalan yang mendera perbankan mulai agak mereda, seperti kondisi likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga tinggi, namun beberapa persoalan masih akan menghantui dan bahkan mencapai puncaknya pada tahun depan (tahun 2009), yakni kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) dan permodalan.

Dalam kaitannya dengan NPL, dikatakan oleh AM bahwa persoalan NPL belum begitu terasa pada 2008 meski angka rasionya mulai merangkak naik pada Oktober 2008, sebesar 3,34 persen. Seiring dengan makin banyaknya kinerja perusahaan yang terganggu akibat krisis global, persoalan NPL akan semakin berat pada tahun 2009, sehingga masalah NPL dan permodalan harus diwaspadai pada tahun 2009, perbankan harus makin pruden dan memperkokoh manajemen risikonya. AM melanjutkan, bahwa jika NPL meningkat, bank harus melakukan pencadangan yang dananya diambil dari modal. Bagi bank yang modalnya pas-pasan, rasio kecukupan modalnya bisa turun di bawah 8 persen, yang merupakan angka minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI). Salah satu upaya untuk meredam dampak peningkatan NPL adalah memperbesar permodalan. Untuk mengantisipasi beratnya ancaman NPL pada 2009, diharapkan BI melonggarkan sejumlah ketentuan, seperti penilaian kualitas aktiva, penundaan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55, dan perhitungan risiko operasional. Diharapkan juga oleh AM agar pemerintah dan DPR segera mengamandemen UU No.49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang masih memberi peluang interpretasi bahwa piutang bank BUMN merupakan Piutang Negara sehingga dalam melakukan pemotongan utang pokok (haircut) masih diliputi keraguan oleh manajemen bank-bank BUMN. Amandemen diperlukan karena menurut AM Peraturan Pemerintah No.33/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dianggap tidak terlalu kuat sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah hukum pada kemudian hari ketika bank BUMN melakukan haircut dan penjualan dengan diskon atas kredit macet.

Demikianlah beberapa hal yang disampaikan oleh AM beberapa waktu lalu. Penulis hanya akan mengulas hal-ikhwal yang berkaitan dengan NPL untuk selanjutnya memberi sedikit bahan diskusi bagi kebutuhan “penyelamatan” NPL bank BUMN melalui special purpose vehicle (SPV) berdasarkan literatur dan bahan-bahan lainnya yang sempat Penulis simak.

Selengkapnya...

  • Media Sosial Kami :