DJKN dalam mengagendakan kegiatan revaluasi aset pada tahun 2017 perlu berkaca pada kegiatan Inventarisasi dan Penilaian sepuluh tahun yang lalu. Untuk mensukeskan kegiatan dimaksud pada tahun 2017, terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui.Catatan t
Artikel ini mengulas tentang pelaksanaan analisis pasar sewa atm yang berada di kota jayapura. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi nilai sewa ATM di jayapura dan seberapa besar pengaruhnya masing-masing fakto
Peran DJKN dalam capaian opini WTP laporan keuangan pemda sangatlah signifikan
Artikel ini menyampaikan penilaian sewa slot pada menara LPP RRI untuk penempatan BTS oleh provider Telekomunikasi. Karena tidak tersedianya data pembanding maka pendekatan data pasar tidak dapat diaplikasikan pada penilaian tersebut.
Perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) merupakan istilah yang sering kita dengar dalam ranah hukum perdata, meskipun dalam ranah hukum pidana juga ada dengan istilah lain yaitu wederrechtelijk.
Agar menghasilkan nilai pasar yang akurat, penilaian yang menggunakan pendekatan data pasar harus menggunakan data pembanding yang bersifat kompetitif, yaitu data pembanding yang bisa menjadi alternatif atau subsitusi dari objek penilaian.
Perubahan ketentuan tatacara sewa BMN menjadikan peran penilai cukup penting terlebih dalam upaya mewujudjkan DJKN sebagai revenue center. Namun demikian, penilaian dengan tujuan menetapkan nilai wajar atas sewa seringkali berhadapan dengan kondisi dimana
Seorang penilai haruslah pendaki. Kompetensi continuous improvement-nya harus tinggi dan menonjol. Dan untuk menjadi pendaki yang baik, seorang penilai dapat membekali dirinya dengan semangat yang tidak mudah menyerah, mengembangkan ekspektasi yang reali
Penilai harus memastikan bahwa objek penilaian dalam hal ini tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya dalam kondisi clear and clean tidak ada masalah secara legalitas. Hal ini menjadi sangat penting ketika penilaian dilakukan untuk tujuan pemindah
Tulisan ini bermaksud untuk menambah pengetahuan kepada Penilai Pemerintah yang dituntut untuk selalu meng-up date kompetensinya guna menghasilkan nilai BMN yang akurat dan dapat dipercaya, khususnya penilaian atas objek berupa kondotel.